MATERI BIMTEK KEUANGAN - Bimtek Keuangan

Materi Bimtek Keuangan 
2019 – 2020 
Bagi Pemerintah Daerah

#1

  1. Peran APIP Dalam Akuntabilitas Keuangan melalui Reviu dan Implementasi SPIP;
  2. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
  3. Mendagri Sebut Dana Kelurahan Diatur dalam Undang-Undang Pemda;
  4. Peran Inspektorat Awasi Pengaduan pada Organisasi Perangkat Daerah ( OPD );
  5. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
  6. Mekanisme dan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 Perubahan Ketiga dari Permendagri Nomor 32 Tahun 2011;
  7. Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;
  8. Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
  9. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
  11. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Aset Daerah Berbasis Aplikasi E.SIPKD, E.REPORTING dan E.SIAP/BMD;
  12. Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2.7 berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
  13. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
  14. Implementasi PerMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  15. Teknik Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan PerMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014;
  16. Implementasi Transakasi Non Tunai dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
  18. Meknisme Penyusunan Laporan Keuangan (Wajar Tanpa Pengecualian) serta Pengelolaan Kas OPD sesuai Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan PP Nomor 71 Tahun 2010;
  19. Aspek Akuntansi dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  20. Bimbingan Teknis Bantuan Keuangan kepada Partai Politik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018.

#2

  1. Peran APIP Dalam Akuntabilitas Keuangan melalui Reviu dan Implementasi SPIP;
  2. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
  3. Mendagri Sebut Dana Kelurahan Diatur dalam Undang-Undang Pemda;
  4. Peran Inspektorat Awasi Pengaduan pada Organisasi Perangkat Daerah ( OPD );
  5. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
  6. Mekanisme dan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 Perubahan Ketiga dari Permendagri Nomor 32 Tahun 2011;
  7. Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;
  8. Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
  9. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
  11. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Aset Daerah Berbasis Aplikasi E.SIPKD, E.REPORTING dan E.SIAP/BMD;
  12. Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2.7 berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
  13. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
  14. Implementasi PerMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  15. Teknik Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan PerMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014;
  16. Implementasi Transakasi Non Tunai dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
  18. Meknisme Penyusunan Laporan Keuangan (Wajar Tanpa Pengecualian) serta Pengelolaan Kas OPD sesuai Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan PP Nomor 71 Tahun 2010;
  19. Aspek Akuntansi dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  20. Bimbingan Teknis Bantuan Keuangan kepada Partai Politik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018.

#3

  1. Sistem dan Prosedur Kerja Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  2. Penajaman Penyusunan LAKIP, RENSTRA, RKA, DPA, Anggaran Kas serta Penetapan KUA-PPAS dan Sistem dan Prosedur Kerja Bendahara;
  3. Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja OPD dan RKPD;
  4. Strategi Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah Sebagai Wujud Untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK;
  5. Penyusunan Anggaran, Penatausahaan Keuangan dan Perbendaharaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri 52/2015, Permendagri 55/2008 dan Permendagri 21/2011;
  6. Penatausahaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban PA, PPK, PPTK dan Bendahara.
  7. Mekanisme Penatausahaan Pertanggungjawaban APBD Bagi Bebdahara OPD Serta Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Pemda Berdasarkan Permendagri 55/2008, 21/2011, PP 71/2010 dan Permendagri 64/2014.
  8. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK ( TLRHP BPK ).
  9. Teknis dan Prosedur Akuntansi Penerimaan & Pengeluaran serta Mekanisme Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan OPD Meuju Opini WTP sesuai PP 71/2010 & Permendagri 21/2011.
  10. Bimtek Keuangan Kesiapan Pemda Menghadapi Audit Atas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD.
  11. Bimtek Manajemen Keuangan Puskemas Bagi Staf Puskesmas Provinsi, Kabupaten dan Kota;
  12. Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (BLU) dan Badan layanan Umum Daerah (BLUD).

Daftarkan Diri Anda Sekarang!

Silahkan kontak salah satu Customer Services Bimtek Keuangan yang tersedia via Link Chat WhatsApp berikut
Bu Mira Bu Susi